YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2025 KLHS RTRW tahun 2019 dan KLHS RPJPD 2025-2045 pada Selasa, 21 Oktober 2025 bertempat di Hotel 101 Style, Kota Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada hari ini bertujuan untuk mengukur efektivitas KLHS dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.
Adapun peserta FGD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, komunitas, organisasi masyarakat, dan BUMN yang ada di Kota Yogyakarta.Partisipasi aktif dari berbagai unsur ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan evaluasi yang komprehensif dan implementatif. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Bapak Very Tri Jatmiko, S.Si., MM yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir.
FGD ini menghadirkan tenaga ahli dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2025 dan narasumber, yaitu: Rachmadiansyah Putra U., S.T., M.URP., (Kepala Seksi Pengaturan Bidang Pengaturan dan Pembinaan DPTR DIY) yang memaparkan kerangka kerja dan kebijakan terkait implementasi KLHS dan Triening Ani (Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida DIY) yang memaparkan aspek teknis dan data evaluasi dari implementasi KLHS yang telah berjalan.
Dalam paparannya, Rachmadiansyah Putra U. dan menekankan bahwa KLHS bukan sekadar dokumen formal, melainkan panduan strategis untuk memastikan setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan di Kota Yogyakarta selaras dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup.
Triening Ani menambahkan, dari hasil pemantauan, beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta masih perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti penanganan alih fungsi lahan dan pengendalian pencemaran udara akibat kemacetan.
Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan FGD ini stakeholder ataupun OPD di lingkungan pemerintah DIY dan Kota Yogyakarta memiliki acuan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mengetahui apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan atau sedang berjalan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah ada. Hasil dari FGD ini akan menjadi bahan acuan penting bagi Pemkot Yogyakarta dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Diharapkan, komitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi KLHS dapat mendorong terwujudnya Kota Yogyakarta yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sehat dan lestari lingkungannya.
